oleh

Terkait Akan  Dibongkarnya Kios di Simpang Jodoh Pasar 7 Bandar Klippa Camat Percut Seituan Siap Hadapi Tuntutan

example banner

Loading...

Percut Seituan, Warta Indonesia – Camat kecamatan Percut Seituan Drs. Khairul Azman MAP,    menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi tuntutan dari siapapun. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sosialisasi tentang akan dibongkarnya kios di simpang jodoh pasar 7 Desa Bandar Klippa kecamatan Percut Seituan kabupaten /deliserdang di aula kantor camat setempat, Jum’at (1/11/2019).

Menurutnya, bahwa apa yang akan dilaksanakan Muspika kecamatan Percut ?Seituan adalah bentuk penegakan hokum yang harus mau tidak mau  dilaksanakan.  Karena menginga ruas badan jalan yang saat ini di simpang jodoh Pasar 7 itu sudah rusak parah dan semakin menyempit sehingga harus dilakukan perbaikan dan peningkatan jalan terangnya.

Sosialisasi yang disampaikan Camat kecamata Percut  Seituan itu, dihadapan sejumlah pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Namun dari pertemuan tidak satupun unsure pedagang maupun pemilik kios yang hadir untuk mendengarkan pernyataan yang disampaikan camat tersebut.

Camat Percut Seituan yang didampingi sejumlah perwakilan dari instansi terkait diantaranya Dinas Perumahaan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) kabupaten Deliserdang, Polsek Percut Seituan, Satpol PP kabupaten Deliserdang, anggota DPRD Deliserdang Ir. Irawan MAP,  Koramil 13 PST, dan juga hadir dari Dinas Perdagangan dan perindustrian kabupaten Deliserdang serta Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Deliserdang.

Selain itu pertemuan juga dihadiri kabag Hukum Pemkab Deliserdang, Badan Perizinan Terpadu kabupaten Deliserdang, Trantib kecamatan Percut Seituan, serta perangkat Desa Bandar Klippa.

Le bih lanjut camat memamaprkan bahwa apa yang disampaikannya adalah bentuk darii program pemerintahaan kabupaten Deliserdang. Bahwa program ini sudah terencana.

Selain sudah direncanakannya program tersebut, juga untuk menata jalan simpang jodoh pasar 7 yang selama ini sangat semrawut, dan menimbulkaan kemacetan terang camat. Inilah adalah untuk kepentingan orang banyak, sambungnya lagi dalam penjelasan yang  disetujui para undangan.

Camat Percut seituan Khairul Ihkzam juga  mengakui dan membenarkan bahwa pembangunan kios itu berawal dari adanya kepekatan dalam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh koperasi dengan pihak PTPN II, namun bentuk kerjasama itu telah dibatalkan oleh pihak PTPN II, sehingga secara otomatis legalitas kios itu tidak ada lagi. Meskipun sebutnya ada rekomendasi yang dikeluarkan  oleh pihak kecamatan sebelumnya dalam bentuk silang sengketa, tapi itukan hanya sebatas surat silang sengketa yang tidak diteruskan perixzinannya dalam bentuk IMB, terang camat lagi.

Oleh karena itu, paparnya bahwa Muspika berhak dan berkewajiban untuk melakukan pembongkaran guna menindaklanjuti pembangunan di kecamatan Percut Seituan ini sebutnya.

Sedangkan  yang mewakili Kabag Hukum pemkab Deliserdang, menjelaskan bahwa terkait persoalan berdirinya kios diatas lahan sengketa itu, sudah selesai. Sebab menurutnya lahan yang menjadi sengketa itu sudah kembali kepada pihak PTPN II, jadi tidak adalah lagi permasalahan dilahan itu, terangnya. Dengan tidak ada lagi permasalahan pihak kecamata dapat melakukan pembongkaran terangnya lagi.

Selain dari yang mewakili Pemkab Deliserdang Satpol PP pemkab Deliserdang juga mengingatkan bahwa jika ada rekomendari dalam bentuk IMB diatas lahan itu, maka pihaknya tiodak berani membongkar, namun jika IMB tersebut tidak ada pihaknya tetap akan melakukan pembongkaran sesuai dengan tugas fungsi Satpol PP di kabupaten Deliserdang yang bekerja sesuai dengan standar operasionalnya, jelasnya lagi.

Pernyataan sejumlah perwakilan dari instansi pemerintahaan tersebut, tidak menadapat tanggapan dari para peserta yang hadir, namun perwakilan Desa Bandar Klippa Saring menyampaikkan bahwa para pedagang sudah pernahmeminta kepadanya dan mempertanyakan tentang kapan kepastian untuk dibongkarnya kios yang mereka tempati saat ini yang berasda dipinggir jalan simpang jodoh tersebut. Sebab menurut SAring para pedagang yang ada dilokasi itu sudah bersiap-siap untuk membongkar kios tersebut.

Sedangkan dari Disperindag kabupaten Deliserdang menanggapi persoalan pembongkaran kios tersebut bukan kewenangannya, dan pihaknya tidak ada ikut campur dalam keberadaan pasar tradisonal yang berada dikawasan itu. Karena menurutnya pihaknya, tidak pernah membuat kerjasama apalagi dalam bentuk memberikan ijin untuk berdirinya pasar tersebut karena itu dikelola oleh swasta. Selain tidak ada pemasukan dan penerimaan dalam bentuk pajak, juga tidak bermanfaat bagi instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penmkab Deliserdang terangnya.

Diselka-sela pertemuan itu, ketua Sub Rayon Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Desa Bandar Klippa Bondan sangat mengapresiasi pertemuan itu. Kalau hal itu memang ketentuan dan program pemerintah harus didukung penuh kata Bondan usai melaksanakan sholat Ashar di Musholla kecamata Percut Seituan.

Bertolak Belakang

Pernyataan perangkat Desa badnar Klippa Saring tersebut ternyata bertolask belakang dengan keinginan para pedagang. Dari satu sisi Saring mengatakan bahwa pedagang sudah siap untuk memindahkan kiosnya dan bersedia dibongkar. Pada hal sebelum dilaksanakan pertemuan diaula kantor camat Jum’at 1 nopember 2019 kemarin sudah mendapat tantangan dari pihak koperasi mekar jaya yang mengelola sebanyak 54 kios tersebut.

Sehingga dalam pertemuan kemarin pihak koperasi tersebut sepertinya tidak diundang dalam sosialisasi bersama Muspika kecamata Percut Seitua, pada hal sejumlah pengurus OKP diunndang dalam pertemuan itu.

Tantangan sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan sekretaris Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Rahmadsyah dalam dialognya beberapa waktu lalu dengan pihak kecamatan sangat menentang dan menolak kios tersebut dipindahklan, karena tidak mengangu ruas badan jalan yang akan diperbaiki. Menurut Rahkmadsyah, bahwa badan jalan yang akan ditingkatkan itu 7 meter sedangkan jalan yang ada saat ini lebih dari 7 meter, bagiaman mungkin kios tersebut bisa kena dapat pembangunan jalan itu, terang Rahkmadsyah dalam wawancaranya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Anti Korupsi (LSM-Fraksi) Ajiddin menyikapi hal itu. Menurutnya bahwa harus ada tingkat transparan dalam menata wilayah. Kita tatap mendukung pemerintah, tapi jangan mengabaikan kepentingan rakyat yang butuh penghidupan yang layak.

Ajiddin menegaskan, kita berharap dari pemerintah kabupaten Deliserdang harus menyikapi secaraprofeosional dalam menangan permasalahan yang bersentuhan dengan rakyat, apalagi masalah pedagang. Pedagang adalah merupakan asset, dan mereka butuh kelangsungan hidup bagi anak-anaknyaq untuk mendapatkan pendidikan yang layak, jadi jika digusur sembarangan sama halnya dengan mematikan perekonomian rakyat kecil.

Oleh karena itu, terangnya perlu kita sikapi secara arif dan bijaksana dalam hal ini, terang Ajiddin. Menurut ajiddin pihaknya sudah melayangkan surat untuk meminta klarifikasi tentang sketsa jalan di kawasan itu, hingga sampai mana batas baik drainase maupun dalam peningkatan jalan tersebut, terangnya. (red).

example banner

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed