oleh

Penimbunan Lahan Rumahsakit Type C  Diduga Menggunakan Limbah Pabrik  di Medan    Labuhan

example banner

Dinas Perkim Kota Medan Diduga Lalai Dalam Pengawasan

Loading...

Medan, Metro Investigasi.com | Terkait pelaksanaan pekerjaan untuk penimbunan lahan yang diperuntukan pada rumashsakit type C di kecamatan Medan Labuhan kota Medan diduga menggunakan limbah pabrik (tai besi).

Hal itu sebagaimana terekam dalam kamera wartawan, ketika dilaksanakan pengerjaan untuk pemadatan lahan dibagian belakang dan samping rumah sakit tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan beko alat pemadatan untuk lahan, dan dikerjakan oleh rekanan yang juga turut diwasi oleh salah satu perusahaan konsultan, sebagmimana persyaratan pelaksanaan sebuah proyek.

Proyek yang mencapai Rp 102 miliar lebih itu, sepertinya lepas dari pengawasan instansi terkait dalam hal ini Dinas Perumahaan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan. Proyek yang mencapai miliaran itu, bagaimanapun tidaknya, telah menghabiskan biaya yang ditampung dalam dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kota Medan tahun 2018.

Sedangkan izin mendirikan bangunan saja menggunakan nama sekretaris kota Medan Syaiful Bahri.  Proyek yang diduga telah menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) semula. Penimbunan lokasi Rumah Sakit (RS) Type-C Medan Labuhan, di Kelurahan Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan, menggunakan limbah pabrik.

Penggunaan limbah pabrik itu, sebagaimana yangtelah dipertanyakan kepada pekerja yang sedang menmadatan lahan dengan menggunakan escavator.

Menurut salah seorang sopir truk yang bernama Zul, limbah sisa produksi pabrik dibeli dari PT GG kawasan Jalan KLY Sudarso, seharga Rp 33 ribu pertonnya. Saat ini penimbunan tersebut telah dikerjakan pada teras depan, lahan samping dan lokasi belakang RS Labuhan. Dan dugaan telah ratusan truk limbah sisa pabrik masuk ke lahan RS Labuhan.

Hingga saat ini belum didapat informasi mengapa pihak pelaksana kerja proyek rumah sakit melakukan penimbunan memakai limbah sisa produksi pabrik, padahal biaya proyek pembuatan RS Labuhan senilai Rp 102.208.000.000,-.

Terpisah, kabarnya kalau untuk menembus jaringan pengambilan limbah besi di PT GG sangat sulit kalau tanpa perantara bernama Her. Jaringan pengambilan limbah pabrik itu sangat rahasia dan hanya orang tertentu saja yang bisa mengetahuinya.

Bocoran dari Dinas Perumahan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan, seluruh pengerjaan proyek RS Labuhan harus sesuai dengan RAB yang telah dianggarkan melalui biaya negara, terkhusus pada item penimbunan lokasi rumah sakit yang pelaksana kerjanya adalah  PT Gunakarya Nusantara. Pantauan di lokasi, halaman depan rumah sakit serta belakangnya sedang diratakan dengan mempergunakan alat berat. Sementara sisi utara rumah sakit hingga berita ini diturunkannya belum terlihat selesai.

Humas PT Gunakarya Nusantara, Adek memberi jawaban melalui layanan WhatsApp kalau dirinya tak mengetahui persoalan teknis penimbunan di lahan RS Labuhan. Namun ketika wartawan menyinggung dirinya mengetahui tentang penimbunan lahan RS Labuhan memakai limbah sisa produksi pabrik, Adek tak memberikan jawaban.

Kepala Dinas Perumahaan kawasan permukiman  dan penataan ruang (PKPPR) kota  Medan Benny Iskandar, ST, MT ketika akan dikonfitrmasikan diruang kerjanya tidak bersedia menerima tim media cetak dan media elektronik (online) yang merupakan satu groub dengan media cetak tersebut, tidak berada dikantornya. Sebelumnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)  yang bernama Fahmi, juga akan ditemui tidak berada dikantor tersebut. Pada hal waktu baru menunjukan pukul 03.15 Wib. Kemudian kamis 20 Februari 2020 kemarin juga akan dikonfirmasikan tidak ada jawaban yang berarti utnuk diberikan oleh stafnya dilantai II kantor tersebut.

Menurut salah seorang stafnya Kamis kemarin, bahwa pimpinannya tidak ada ditempat. Sedangkan bidang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak berada ditempat. Pada hal waktu baru menunjukkan pukul 10.30 Wib. Namun oknum PNS tersebut, harus mangkir dari kantornya. Sedangkan surat yang disampaikan untuk konfirmasi, juga tidak dibalas oleh staf bidang Perkim. Konfirmasi tersebut merupakan guna meluruskan beberapa permasalahaan yang terjadi didaerah itu.

Lebih anehnya lagi, ada surat konfirmasi yang dikirim kekantor itu malahan tidak ada balasan. surat tertanggal 5 Februari 2020 itu diterima oleh salah seorang staf dikantor Perkim Kota Medan tersebut. Bahkan ketika dikonfirmasi ulang seputar keberadaan surat itu, tidak lagi ditemukan oleh staf kantpr itu.

Bahkan untuk photo copy berkasnya aja harus meminta ulang kembali dan menphoto copykan surat yang dipegang wartawan Metro Investigasi tepatnya diruang lantai 2 kantor tersebut.

Pelaksanaan pembangunan yang diduga menyalahi ketentuan juga menyalahi tata ruang kota kata salah seorang pengamat sosial dari Institut sumut Osreil Limbong. Menurutnya pelaksanaan ini, bukanlah kewenangan institusi tersebut saja.dibalik itu lebih parahnya lagi, terangnya saat dimintai komentarnya tentang perlakuan pemain proyek dilingkungan Pemprovsu maupun di lingkungan Pemko Medan.  (red)

example banner

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed