oleh

Mulai Resah, Warga Karang Sari Minta Rumah Walet Dialih Usahakan

example banner

Simalungun | metroinvestigasi.com – Bertempat di balai Harungguan Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Meligas Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Rabu malam ( 26/03/2020 ) pukul 20.00 Wib hingga selesai, 38 warga Dusun III Karang Sari yang hadir meminta kepada Pemerintah Nagori dan pengembang untuk mengalih usahakan penangkaran walet yang berada di tengah pemukiman dan dekat dengan Musholla.

Informasi yang diperolah dari salah seorang yang hadir dalam pertemuan tersebut, kepada metroinvestigasi.com dikatakan, jarak antara rumah walet ke Musholla sekitar 70 meter, dan suara yang dikeluarkan lewat perangkat elektronik sangat mengganggu aktivitas Ibadah terutama pada jam Shalat.

“ Dua minggu terakhir ini alat pemanggil walet itu aktif sepanjang hari hingga meresahkan masyarakat terutama pada jam Shalat, ” sebut salah seorang yang hadir di tempat.

Dikatakan, pertemuan yang digelar malam itu bertujuan untuk meminta kepada pengembang agar mengalih usahakan dari penangkaran walet ke usaha lain.

Terkait perijinan yang dipertanyakan warga sekitar dan beberapa poin permintaan tertulis di pertemuan sebelumnya, pihak pengembang menyatakan perizinan sudah ada sambil menunjukkan salinan yang sudah didapatkan 24 Februari lalu.

Dikatakan juga, persoalan alat yang di pasangkan hingga meresahkan masyarakat sekitar, pihak pengembang akan merubah frekuensi pemutaran pada jam tertentu terutama pada jam Shalat.

“ Kalau volume yang dikeluarkan twiter pemanggil walet itu sudah standar pemasangannya, yaitu antara 60 – 100 DB ( desibel ) dan jika dianggap menimbulkan efek pencemaran kebisingan kami kira itu sudah berdasarkan ketentuan perizinan. Masalah gangguan pada jam Shalat kami akan merubah durasi pemutaran suara pada jam Shalat.” Kata pengembang yang salah satunya diketahui bernama Ari.

Dugaan masyarakat dengan adanya penangkaran rumah walet sudah mulai mendapat titik terang seperti yang sudah di kabarkan sebelumnya. Pernyataan pengembang yang telah mengantongi izin dan menunjukkan salinan izin penangkaran walet yang dikeluarkan 24 Februari 2020. Padahal bangunan penangkaran walet yang berada di tengah pemukiman Huta III Karang Sari sudah menuai protes keras dari beberapa kalangan masyarakat yang berada dekat dengan gedung tersebut.

Mengenai usaha peternakan secara umum yang diatur dalam undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan ( UU Peternakan ) sebagai mana telah di ubah dengan undang – undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan ( UU 41/2014) Pasal 1 angka 16 UU 41/2014 berbunyi:
Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

Jenis usaha ini kemudian dibedakan menjadi :
perusahaan peternakan yang berskala besar dan peternakan rakyat yang berskala lebih kecil.

Kedua jenis usaha tersebut memiliki persyaratan berbeda yang diatur dalam keputusan Menteri Pertanian ( Kepmentan 404/2002 ).

Untuk usaha peternakan pengusaha wajib memikii persetujuan prinsip,  sebagai berikut :
Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diperhatikan bahwa izin gangguan/HO sudah tidak diberlakukan lagi.

Juga perlu diketahui bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.Dalam hal ini, izin usaha tentu tidak dapat diberikan apabila persetujuan prinsip belum diperoleh.

Wito Sembodo, Pangulu Karang Sari berharap agar pertemuan ini dapat diselesaikan dengan jalan damai tanpa merugikan pihak mana pun terutama warga masyarakat terdekat.

“ Saya harap persoalan ini dapat selesai dengan baik tanpa melukai dan merugikan pihak mana pun, jika keinginan masyarakat menginginkan mengalih fungsikan ke usaha lain kita lihat perkembangannya.” Kata Wito tanpa menyinggung masalah perizinan.

Hal yang sama disampaikan oleh Gusmantoro Ketua Maujana, “ saya harap masalah ini segera selesai tanpa merugikan pihak mana pun, dan harus mengedepankan jalan damai sesuai aturan yang berlaku.” (hi.ss)

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed