oleh

Membangun Desa Menuju Sumut Bermartabat

example banner

Oleh : Rafli Tanjung

Pembangunan yang dicanangkan di sumatera Utara, merupakan pembangunan yang berawal dari desa. Rencana pembngunan itu, yang meupakan visi misa dalam pembangunan yang menuju perubahaan, dengan motto membangun desa, menata kota untuk Sumut bermartabat.

Persoalan yang mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Partisipasi anggota masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal. Pastisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat berkorban dan berkoordinasi dalam implemetasi program/proyek yang dilaksanakan.

Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan pertisipasi masyarakat untuk menunujang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat.

Anggota masyarakat bukan merupakan proyek pembangunan. Anggota masyarakat daerah pedesaan sebagian besar terdiri dari petani, yang sebagian besarnya pentani kecil dan sebagian besarnya merupakan buruh tani. Petani umumnya lemah kedudukannya karena tingkat pendidikannya dan keterampilannya masih rendah, kemampuan modal dan pemasaran mereka relative terbatas.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang ma¬sih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa.

Menata perkotaan 

Pelaksanaan pembangunan yang telah dimulai dari pedesaan, guna mewujudkan perubahaan bagi masyarakat secara perlahan akan beranjak mencapai pada perkotaan. untuk perkotaan paling tidak hanya sekadar melakukan penataan kembali tentng pembangunan yang sudah ada agar tidak terjadi hirukpikuknya, kondisi lingkungan dan semakin banyaknya jumlah penduduk yng berada di tengah-tengah kota. Sehingga perlu dilakukan penataan guna memperlancar harus lalulintas maupun keperluan lainnya.

Dalam penataan juga tidak terlepas dari  rencana detail tata ruang (RDTR) merupakan rencana yang secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapai dengan peraturan zonasi yanag secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan. sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggraan Penataan Ruang, bahwa setiap Rencana Tata Ruang Wilayah atau biasa disingkat RTRW Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya. Dimana bagian dari wilayah yang akan disusun RDTRnya merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota itu sendiri.

Status yang akan dihasilkan dari RDTR adalah Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu pembahasannya harus lebih rinci dan pasti, sehingga mudah dalam implementasinya, selain itu juga RDTR juga harus memuat masukan dari masyarakat mengenai alokasi ruang apa yang dibutuhkan bagi kegiatan mastarakat. hal ini untuk mewujudkan kesepahaman anatara masayarakat dengan pemerintah. Selain itu juga sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, bahwa RDTR memuat beberapa instrumen tat ruang diantaranya

Perlu Perda CSR

Guna meningkatkan upaya pembangunan secaraterarah dan professional, pemerintah daerah seperti Sumatera Utara perlu membuat peraturan Daerah (Perda) atas CSR. Sehingga dengan dilahirknnya  Perda tersebut akan lebih bermanfaat bagi pembangunan dan kerjasama pemerintah daerh dengan pihak swasta dan BUMN sebagaimana aturan yang ditentukan dalam Perda tersebut.

Berdasarkan catatan sebagaimana yang ditulis oleh Rahmatullah tentang CSR,  terdapat 7 (tujuh) regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri.

Agar memudahkan memahami regulasi CSR dan mampu menerapkannya sesuai jenis, cakupan, dan kebutuhan perusahaan. Ketujuh regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia diantaranya,  Pertama, Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN. Kedua, Peraturan mengikat Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007Dalam pasal 74.

Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Keempat, Peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.   Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalamUndang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Keenam, Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir MiskinUndang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputic. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.  Ketujuh, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012  tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial. Kementrian Sosial  memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha.

Dengan dimulainya pelaksanaan pembangunan yang berawal dari pedesaan dan melakukan penataan ditingkatkan kota, dapat membangun Sumatera Utara lebih bermartabat. Dalam CSR (Coorporate Sosial  Responsibility) dapat merubah arah serta mendukung pembangunan yang ada, mulai dari hulu sampai ke hilir.

CSR juga dapat dijadikan sebagai penyangga dalam pembangunan. untuk pelaksanaan setiap program-program yang dibangun berdasarkan kebersamaan dan meningkatkankinerja baik di pemerintahaan maupun bagi pengelola dunia usaha. ***

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed