oleh

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Laporkan Perkembangan Kasus Covid-19 di Kepulauan Nias

example banner

 

IKLAN

Gunungsitoli | metroinvestigasi.com -Gubernur Sumut Edy Ramahyadi menyampaikan Laporan tentang Perkembangan kasus Covid-19 dan sekaligus meminta izin untuk melakukan penutupan akses masuk / keluar daerah tersebut selama 14 hari kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Republik Indonesia Luhut B Pandjaitan.

Pri hal ini disampaikan oleh Gubernur Edy Rahmayadi saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut B Pandjaitan secara virtual, dan juga diikuti para Gubernur 8 Provinsi serta Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda).

Dari kediaman pribadi Gubernur Sumut, Jalan Pantai Bunga Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Senin (14/09/2020). Yang mendampingi Gubernur, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTTP) Covid-19 Sumatera Utara Arsyad Lubis dan Liaison Officer (LO) BNPB Dahlan Harahap.

Menurut Gubernur Edy Rahmayadi penutupan akses masuk/keluar tersebut untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang sudah masuk menyebar di Kepulauan Nias,“ Kemudian kami juga laporkan Pak Luhut, saat ini di Nias sudah terkonfirmasi 90 positif. Oleh karena itu saya minta izin, untuk menutup sementara 14 hari, akses jalur masuk/keluar Bandara udara dan kapal laut ke Nias,” terang Edy Rahmayadi kepada Pak Luhut.

Kemudian ia juga jelaskan, penyebaran Covid-19 masuk ke Nias karena lalu lintas masyarakat dari beberapa daerah, baik masuk/ keluar dari Bandara Jakarta dan Medan, juga dari pelabuhan, Ujar Edy.

Edi juga memaparkan antaranya Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat, Sibolga dan Aceh.
terkait prihal permintaan Gubernur Edy tersebut, Menko Luhut belum mengambil keputusan dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Gubernur, “Baik, kita akan bicarakan selanjutnya tentang kondisi ini. Setelah rapat ini saya akan telepon Pak Edy,” ucap Luhut, Dalam pembicaraan tersebut.

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar dan Panglima Kodam (Pangdam) I Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah dalam laporannya menyampaikan telah melakukan penegakan disiplin dan operasi yustisi yang dibantu oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT).

“Sesuai dengan Peraturan Gubernur mulai dari teguran kemudian sanksi dan mulai dari Rp100.000 untuk perorangan dan Rp300.000 untuk kelompok. Hari ini 61 tempat telah kami laksanakan operasi yustisi,” ujarnya.

Kami juga berkoordinasi dengan Bapak Ketua PT Medan,” ucap Sormin, seraya menambahkan pihaknya bersama dengan TNI menggunakan UU Karantina atau UU Kesehatan sebagai landasan hukum operasi yustisi di Wilayah Sumut.
Sesuai instruksi Bapak Presiden, terangnya.

Menko Marves Luhut B Pandjaitan dalam Rakor tersebut menyampaikan beberapa arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk menangani kasus covid-19 di 8 Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total nasional yakni Sumut, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, dan Bali.

“Delapan provinsi tersebut berkontribusi terhadap 75 % dari total kasus atau 68 % dari total kasus yang masih aktif. Di luar 8 provinsi tersebut ditambahkan juga Provinsi Papua,” ucap Luhut.

Luhut meminta agar masalah ini fokus penanganannya selama 2 minggu ke depan akan mengarah kepada 3 sasaran yakni, penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat pemulihan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian).

Untuk mencapai 3 sasaran tersebut di atas akan dilakukan langkah-Iangkah konprihensif yaitu, penyamaan data antara pusat dan daerah guna pengambilan keputusan, operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid- 19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate, serta penanganan secara spesifik kluster-kluster Covid-19 di setiap provinsi.

“Dalam 2 hari ke depan akan dilakukan rapat intensif dengan masing-masing provinsi untuk menajamkan rencana aksi penanganan covid-19,” ucap Luhut.

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mohammad Mahfud MD meminta Gubernur dan DPRD untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dalam pendisiplinan Covid-19 ini, sehingga Polri dan TNI dapat melakukan penegakan hukum pidana.

Selain itu, Polri juga dapat menggunakan UU mengenai pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagai landasan hukum operasi yustisi ini dilaksanakan. “Bisa juga pasal 14 ayat 1 UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular ini. Di situ jika akan mengalami pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit maka diancam hukuman 1 tahun penjara atau memakai pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018,” katanya.(Tim)

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed