oleh

 DPW ALAMP AKSI  Sumatera Utara  Kecewa  Anggota DPRD Tidak Ada yang  Hadir

example banner

Medan,, Metroinvestigasi.com | Dewan Pengurus Daerah Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi ( DPW ALAMP AKSI) Sumatera Utara yang diketuai Anwar Barus Koordinatir Aksi Faqih Almuwahid dan Koordinator Lapangan Hadiar Supandi yang diikuti anggotanya bebarapa orang,  menyampaikan orasinya ke DPRD Sumatera Utara pada hari Kamis 20 Februari 2020.

Kedatangan mereka ini menyampaikan tuntutannya terkait adanya  dugaan tunggakan pajak oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sesuai keputusan pengadilan mengharuskan PT.Inalum dituntut membayar denda sanksi sebesar 100% dari jumlah tunggakan pajak terhitung keseluruhan senilai Rp.1,57 Triliun seharusnya dibayar kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pihak BPPRD Sumatera Utara yang dipimpin Rizwan selaku Pl. Kepala BPPRD  pada saat ini. Dugaan tunggakan pajak tersebut menyebabkan bocornya pajak PAD Sumut, menurut mereka Rizwan selaku instansi yang bertanggungjawab dinilai tidak mampu menahkodai BPPRD Sumatera Utara.

Aksi tuntutan mereka meminta Mendesak Gubernur Sumatera Utara segera mencopot Rizwan dari jabatannya Kepala BPPRD Sumatera Utara, segera meunjuk Kepala BPPRD  defenitif, dan memintak DPRD Sumatera Utara mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk mengisi jabatan OPD yang masih lowong. “ Meminta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perovinsi Sumatera Utara (DPRDSU) agar datang menemui memberikan penjelasan atau tanggapan orasi yang disampaikan,” mereka.

Dijelaskan Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara Muhammad Sofyan,S.Sos  Kasubbag Pelayanan Masyarakat mengatakan dalam tuntutan yang disampaikan DPW ALAMP AKSI, ini kami mohon maaf karena satu orang pun anggota dewan tidak ada yang hadir pada hari ini, ujarnya.menjelaskan.

Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Ketua Umum (DPW ALAMP AKSI Sumatera Utara Anwar Barus sangat kecewa Anggota DPRD Sumut tidak ada yang hadir. “Kami sangat kecewa karena anggota dewan satu orangpun tidak ada yang hadir pada hari ini, “ kata Awar menjawab wartawan.

Sambung Anwar Barus Tuntutan kami target pendapatan asli daerah (PAD) Sumut tidak tercapai. Sebelumnya beberapa Kepala Dinas melakukan gebrakan menunjang kenaikan PAD Sumatera Utara dari pajak kenderaan dan biaya balik nama kenderaan bemotor (BBNBK) pada masa kepemimpinan Rizwan malah tidak ada gebrakan mendongkrak PAD Sumatera Utara, ungkap Anwar.(Bahren)

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed