oleh

Diskanla Sumut Diduga Berkolusi Dengan PT Ramayana

example banner

Loading...

Medan, Metro Investigasi. com  | Terkait dengan   pelaksanaan program Asuransi Kesehatan nelayansebanyak 10.000 orang nelayan di Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2019, diduga dinasperikanan dan  kelautan    (Diskanla)   provinsi   Suamtera  Utara berkolusi   dengan   PT. AsuransiRamayan, Tbk. Pasalnya meskipun dugaan sementara bahwa PT. Asuransi RamayanTbk merupakan perusahaanAsuransi yang pernah menuai masalah dalam keuangan. Namun pemerintah provinsi sumateraUtara dalam hal ini dinas Perikanan dan kelautan secara terus menerus  bekerjasama dengan PTRamayana Tbk dalam menangani Asuransi kesehatan untuk nelayan. Kerjasama melalui lelang yang dimenangkan oleh PT Ramayana Tbk sejak tahun 2016, 2017 dan2019   dimenangkan   oleh   perusahaan   tersebut.

Dalam   pelaksanaan   lelang   bidang   asuransikesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Sumatera Utaradengan   menggunakan   dana   anggaran   pendapatan   belanja   daerah   (APBD)   provinsi   sumateraUtara, yang  dimenangkan oleh PT Asuransi Ramayana, Tbk secara berturut sejak tahun 2016,2017 dan 2019. Dalam pelaksanaan lelang  dengan anggaran yang sangat pantistis yang menurut informasinyabagi   kesejahteraan   nelayan,   sebagaimana   yang   dilaksanakan   pada   tahun   2017   sebanyak   20kabupaten/kota, senilai Rp. 3.117.375.000 yang  dimenangkan oleh PT Asuransi Ramayana yangberkantor di Jl Bukit Barisan  Medan.

Sedangkan di  tahun   2016,   PT   Asuransi  Ramayana   juga  sebagai  pelaksana   dari  suransi  baginelayan   tersebut,   dengan   nilsai   harga   penawaran   sebesar   Rp.   1.680.000.000   yang   jugadimenangkan oleh PT. Asuransi Ramayana yang   berkantor di Jl. Bukit Barisan no. 3 EF Medan.Kemudian di tahun 2019, PT Asuransi Ramayana kembali  memangkan lelang   belanja premiasuransi kesehatan di Dinas Perikanan dan Kelautan tersebut, dengan jumlah besaran dana Rp.1.730.000.000.   Tahun   2019   yang   lalu   telah  dilaksanakan   penandatanganan   kontrak   pada   11Nopember 2019 sampai dengan 13 Nopember 2019, tanpa adanya perubahaan.

Berdasarkan   sumber   informasi   dari   Bapepam,   bahwa   PT   Asuransi   Ramayana,   Tbk   pernahmelakukan  penyalahgunaan dana  dengan pelanggaran undang-undang no. 8 tahun 1995 tentangpasar modal dan undang-undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.Sementara itu kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, melalui stafnyaPendi harahap menjelaskan Kamis pecan lalu mengatakan bahwa pihak PT Asuransi Ramayanberani memberikan Kleim Asuransi untuk kecelakaan nelayan dilaut sebesar Rp 200.000.000,sedangkan untuk asuransi nelayan yang kecelakaan terjadi di darat sebesar Rp 22.000.000. akantetapi ketika dipertanyakan tentang pelaksanaan itu, disebutkan sudah pernah diberikan kepadanelayan.

Namun Pendi Harahap tidak dapat menunjukan secara autentik, tentang pemberiaannya kepadanelayan   yang   dimana.   Selain   itu,   menurut   pihak   Diskanla   sumut,   bahwa   pemenangan   ituberdasarkan pengumuman melalui ULP Provinsi sumatera Utara, bukan pihak Diskanla sumutyang menentukan untuk pemenangan lelang tersebut.

Diakuinya ada beberapa perusahaan yang mendaftar untuk mengajukan program tersebut, namunkarena PT Ramayana yang berani memberikan kontribusi yang cukup besar, sehingga pihak ULPmemenangkan perusahaan tersebut terangnya. Karena menurutnya, bahwa pihak PT Asuransi Ramayana itu mendaftarnya di ULP, jadi urusanitu adalah urusan ULP terangnya. Pihak Dinas  Perikanan dan Kelautan Sumut  hanya sebagaipelaksanaan   meneruskan   apa   yang   sudah   ditentukan   oleh   pihak   ULP   dengan   menunjukpemenang yang bersangkutasn.

Sedangkan yang klainnya adalah untuk proses berkas berdasarkan Dinas perikanan dan kelautankabupaten/kota. Dan kabupaten kota yang mengajukan ke dinas perikanan dan kelautan provinsi,namun sampai saat ini katanya belum ada pertanggungan kleim asuransi tersebut. Menanggapi adanya informasi tentang Asuransi kesehatan nelayan yang diperkirakan mencapaimiliartan   rupiah   tersebut,   ketua   LSM   Prolektar     Ridwanto   Simanjuntak   angkat   bicara.Menurutnya,   dalam   persoalan   ini   seharusnya   pihak   instansi   terkait   dalam   hal   ini   harus   adapenegakan hokum.

“Kita minta kepada kejaksaan Tinggi sumatera Utara untuk segera mengusuttentang pelaksanaan program asuransi tersebut, karena diduga telah terjadi kolusi dantara pihakDinas perikanan dan kelautan sumut.Mengapa bisa secara berturut-turut memegang peranan dalam penangan ini.

Oleh karena itu,tegasnya perlu dilakukan audit investigasi dalam maslaha ini. Karena seingat kita, sebelumnyapernah juga digulkirkan auranbsi nelayan yang kemudian menuai masalah, beberapa tahun silam.Untuk itu, agar tidak lagi terjadi program asuransi yang diduga menjadi lumbung korupsi bagiinstansi terkait, terang Ridwanto. (ref)

example banner

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed