oleh

Aparat Pekon Hanakau Diniilai Tidak Siap Dalam Mendistribusikan Bantuan

example banner

 

Lampung Barat | metroinvestigasi.com – Ditengah viralnya permasalahan bantuan paket sembako yang berisikan beras dan ikan kaleng yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yang dialokasikan dari Biaya Tak Terduga (BTT), menuai polemik dari masyarakat, akibat beras yang diterima warga tidak layak konsumsi alias kwalitas buruk serta system pembagiannya pun menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat.

Gejolak serupa juga terjadi di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau, pembagian bantuan tersebut terkesan amburadul karena banyaknya warga yang komplin disebabkan tidak menerima bantuan yang seharusnya masuk dalam Kelompok Masyarakat Penerima (KMP), itu manjadi salah satu bukti ketidaksiapan Aparatur Pekon dalam mengelola bantuan dari Pemerintah.

Polemik itu menjadi sorotan dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pekon Hanakau (FKMPPH), organisasi yang bergerak dibidang sosial dan kemasyarakatan khusus dalam lingkup Pekon setempat.

Ketua Dewan Penasehat FKMPPH Taufik Ali, Sabtu (13/6/20) menjelaskan pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut.

“ Seharusnya Peratin ( Kades ) dan aparatnya sudah merekapitulasi data bagi KMP, sebelum paket itu dibagikan kepada masyarakat, ya saya sangat menyesalkan, sebab wacana pembagian bantuan itukan bukan spontan, artinya jauh sebelumnya Peratin sudah dikasih tahu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan akan bantuan tersebut,” terangnya.

Taufik Ali menambahkan, berdasarkan data dari pihak sekretariat pekon, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Pekon Hanakau berkisaran 900, sedangkan sebanyak 700 KK itu merupakan KMP bantuan-bantuan lainnya, seperti PKH, BPNT,BLT- DD dan BST Kemensos serta bantuan yang lain.

Artinya kata dia, hanya tersisa 250 KK yang belum pernah tersentuh oleh bantuan dari manapun, ” jadi saya merasa aneh aja kok sampai ada masyarakat yang komplin karena tidak menerima bantuan sembako, dari Pemda itu. Untuk Pekon Hanakau mendapat kuota dari Pemkab sebanyak 319 paket, artinya bila dibagikan kepada semua KK yang belum tersentuh yakni 250 KK , barang itu masih surplus alias sisa,” tegasnya.

Untuk itu pihak FKMPPH minta kepada Peratin setempat, untuk segera memberikan klarifikasi langsung kepada masyarakat terkait banyaknya KK yang tidak menerima bantuan yang seharusnya mereka menerima. Selain itu, Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP), juga diharapkan untuk proaktif menyikapi permasalahan ini, karena salah satu fungsi dari LHP itu adalah pengawasan terhadap kinerja dari Pemerintah Pekon,” tegas Taufik.(kartiko)

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed