Deliserdang // metroinvestigasi.com
Proyek pembangunan gudang milik perusahaan swasta diduga disebut milik PT Djarum di Jalan Arteri Tanjung Morawa, menuju bandara KNIA di Kabupaten Deli Serdang meresahkan.
Pasalnya,puluhan Dumptruk pengangkut material tanah dari beberapa galian C ilegal di Kecamatan STM Hilir Deli serdang terlihat lalu-lalang dan menyebabkan jalan berdebu hingga mengakibatkan pengendera jalan,Khususnya Roda dua extra hati-hati.
Debu dari Puluhan Dumptruk tersebut tampak berterbangan dan mengakibatkan pengendara di Jalan menuju Bandar udara Kualanamo mengalami iritasi mata dan sulit untuk bernafas.
Tak hanya itu,proyek penimbunan tersebut diduga merubah alih fungsi lahan dari persawahan menjadi gudang. Bahkan, lahan itu diduga milik PTPN II.
Seorang warga sekitar bernama Effendi mengaku proyek itu menimbulkan banyak debu dan merusak pernapasan.
"Kalau sudah melintas truk pengangkut tanah timbun. Tanahnya berjatuhan, debu bermunculan. Ini yang membuat kami resah," ungkapnya ketika diwawancara awak media, Kamis (19/9/2024) siang.
Masyarakat pun meminta agar kepolisian, Pihak Kecamatan dan Pemerintah terkait dari Kabupaten Deli Serdang untuk menindaklanjuti keluhan itu.
"Kami akan menindaklanjuti masa kepada pemerintahan. Tapi kami minta kepada wartawan untuk memviralkan masalah ini," terang Warga
Sayangnya, Camat Tanjung Morawa Ibnu Hajar ketika dikonfirmasi menyarankan agar awak media berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
"Silahkan dikonfirmasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pertanian Deli Serdang. Pihak kecamatan tidak lagi berwenang untuk hal tersebut," ungkapnya.
Ironisnya, pengawas proyek tersebut diduga merupakan oknum anggota Marinir disebut-sebut bernama Sumarno ketika dikonfirmasi mengaku bahwa tanah timbun itu hanya dibeli.
"Saya hanya nerima gak beli dikuari maaf ya pak. Mungkin kalau itu dari mana gak tahu, orang jual tanah kemari aku beli," terangnya
Belum diketahui pasti apakah keberadaan Oknum Anggota TNI-AL Sumarno di lokasi proyek PT Djarum tersebut telah mendapat Izin resmi dari pimpinan tertinggi.(Tim)