Sumut // METROINVESTIGASI.COM
107 tahun lalu, berdirilah Gank Motor pertama di Indonesia, tepatnya di tahun 1915 yang diberi nama Motorfiets Rinders Te Batavia (MRTB) di Jakarta.
Hal tersebut hanya berselang 12 tahun dari Gank Motor tertua di dunia, bernama Yonkers Motorcycle Club (YMC) yang berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1903 (sejarah gank motor).
Akan tetapi 2 tahun terakhir, eksistensi atau keberadaan Gank Motor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatra Utara, cukup terbilang tinggi dan mengkhawatirkan.
Bukan tanpa alasan, setidaknya dalam setiap minggunya, kita akan disuguhi berita berita tentang kekerasan yang dilakukan oleh Gank Motor, pada malam menjelang subuh.
Menurut Praktisi Hukum, yang juga Ketua Ferari Langkat Ukurta Toni Sitepu, SH. CPM. mengatakan, " Bila dalam situasi seperti sekarang ini, Aparat Penegak Hukum (APH), tidak merasa terganggu dengan keberadaan atau aktivitas Gank Motor, yang secara terang telah mengganggu ketertiban atau ketentraman masyarakat, maka artinya ada yang salah dari sistem penegakan hukum kita. Coba anda jawab sendiri, sudah berapa banyak korban yang jatuh, sejak 2 tahun terakhir, yang berkaitan dengan Gank Motor?," tanya Ukurta Toni Sitepu kepada awak media, pada saat dihubungi melalui telpon seluler. Kamis (28/03/2024) siang.
"Padahal alat negara kita sudah di bekali dengan sumber daya manusia yang mencukupi dan terdidik, persenjataan atau pelindung yang lengkap dan tentunya anggaran penunjang lain nya, namun tetap saja keberadaan Gank Motor khususnya di Sumatra Utara masih terus melakukan Show Of Force di jalan-jalan dan sudah bareng tentu keberadaan Gank Motor tersebut, akan berdampak pada kegiatan masyarakat kecil dimalam hari, " kata Toni Sitepu melanjutkan.
Di berbagai negara-negara maju, suasana malam tak akan pernah mati atau sepi, dan hal ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan minat wisata yang akan mendongkrak pembangunan ekonomi masyarakat, namun tentunya harus didukung oleh tingkat keamanan yang terjamin oleh Polisi atau Aparat Penegak Hukum (APH).
"Selain berdampak pada ekonomi masyarakat, merujuk pada kejadian terakhir (Gank Motor) di wilayah hukum Polres Langkat, di dapat bahwa para anggota Gank Motor yang tertangkap saat itu adalah anak anak yang masih di bawah umur. Lalu kalau sudah begini, coba siapa yang harus bertanggung jawab?. Negara, orang tua, pendidik? " tanya Ukurta Toni Sitepu, SH. CPM. yang juga Direktur Lembaga bantuan hukum perlindungan anak dan perempuan Indonesia (LBH PAPI).
Di singgung soal kejadian yang baru-baru ini terjadi di wilayah Kota Medan di sekitar Jalan S Parman - Petisah hingga ke Jalan KH Zainul Arifin (Cambridge), Toni Sitepu mengatakan, "Perbuatan itu tidak pantas untuk ditiru, karena arogansi para Gank motor yang memenuhi jalan dengan cara melawan arus jalan, jelas dapat mencelakai masyarakat yang berkendara,
Seharusnya aroma Religius di Bulan Suci Ramadhan ini dapat menjadi titik tolak (Refleksi) atas ibadah kita, namun faktanya Gank motor seakan tak peduli dan terus merasa tak tersentuh oleh aparat penegak hukum.
Pesan saya kepada seluruh pemangku jabatan yang bertanggung jawab penuh di wilayah sumatra utara, "Jika kita masih diam saja apa bila melihat kejahatan di depan mata, mungkin ada baiknya kita menjadi patung di taman kota." tutup Toni Sitepu.(Rahmadsyah)